Target 8 Persen Hanya Mungkin Dicapai Melalui Jalan Pembaharuan Ekonomi, Situasi Global Memburuk

- Pewarta

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Acara Forum Ekonomi Qatar yang diadakan pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2024 di Doha, Qatar. (Facebook.com/Prabowo Subianto)

Acara Forum Ekonomi Qatar yang diadakan pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2024 di Doha, Qatar. (Facebook.com/Prabowo Subianto)

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

BUSINESSTODAY.ID – Prabowo Subianto menyampaikan dalam Qatar Economic Forum pada 15/5 kemarin terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prabowo akan mengejar target pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun pemerintahannya.

Target 8 persen tersebut pernah Prabowo sampaikan juga dalam Mandiri Investment Forum pada Maret 2024 lalu.

Seolah, resep kebijakan ekonomi Prabowo akan lebih baik daripada kebijakan ekonomi Jokowi yang pertumbuhan ekonominya hanya berkisar 4.8%-5.3% selama periode 2014-2022 atau dua kali masa kepresidenannya Jokowi.

Bagaimana jurus ekonomi Prabowo mampu mencapai target 8% tersebut?

Baca artikel lainnya di sini : BNSP Perkenalkan Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di Jakarta

Bila jurus ekonomi yang ditempuh tidak berbeda dengan zaman kepresidenan Jokowi, maka target 8 persen tidak mungkin dicapai.

Alasan Kebijakan Ekonomi Saat Ini Gagal Mencapai 8 Persen

Baca artikel lainnya di sini : Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Ada dua alasan utama kenapa kebijakan ekonomi saat ini tidak dapat menjadikan ekonomi tumbuh 8 persen:

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Pertama, kondisi ekonomi global yang makin melambat dan Kedua, kondisi domestik yang diwarnai inflasi tinggi serta suku bunga yang naik.

Harus diakui, dalam 9 tahun terakhir (2014-2023), alokasi anggaran yang besar ke infrastruktur oleh Presiden Jokowi telah mengurangi pos untuk penggerak konsumsi.

Hilangnya subsidi BBM membawa dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi Jokowi belum berhasil secara optimal meningkatkan konsumsi masyarakat.

Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap PDB. Ketidakmampuan untuk mendorong konsumsi ini turut menghambat pertumbuhan ekonomi yang baik.

Bila pola yang sama digunakan Prabowo, target 8 persen hanya omong kosong saja.

Pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2024 akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keamanan global yang semakin rentan, konflik di Timur Tengah, perang Ukraina, dan ketegangan Laut China Selatan akan menambah tekanan pada permintaan komoditas ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit dan olahan nikel.

Bila Prabowo masih mengandalkan kedua komoditas ekspor tersebut, target 8 persen juga sulit dicapai.

Perlu Pembaharuan Ekonomi

Pada Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen.

Melalui pembelajaran ekonomi dari Jokowi dan melalui peningkatan investasi serta kolaborasi antara pelaku ekonomi, termasuk UMKM.

Namun, dalam penjelasan Prabowo dalam forum tersebut, belum nampak rencana kebijakan ekonomi yang dapat dikatakan menjadi game changer dari kebijakan sebelumnya.

Prabowo perlu melakukan pembaharuan ekonomi yang akan membawa perubahan dalam capaian pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Masyarakat mengalami penggerusan daya beli disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil pekerja formal dan beratnya beban hidup.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Karena naiknya harga-harga pokok, pengenaan pajak PPN yang terus membesar, dan hilangnya berbagai subsidi yang diperlukan publik seperti BBM dan LPG.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah penting:

Pertama, Menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui kebijakan cadangan stabilisasi harga pangan dan subsidi energi untuk mencegah inflasi yang berlebihan.

Kedua, Meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN dan mempertimbangkan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat.

Perlunya Diversifikasi Ekspor dan Hilirisasi Sektor Non Tambang

Karena harga ekspor dunia untuk komoditas sawit dan nikel mengalami penurunan yang persisten, pemerintah harus mendesain industrialisasi yang lebih smart.

Termasuk mengurangi ketergantungan pada kelapa sawit dan olahan nikel dengan memperluas portofolio ekspor ke sektor-sektor lain seperti produk-produk hasil pertanian lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

Hilirisasi nikel di tengah situasi harga olahan nikel yang rendah hanya akan merusak masa depan Indonesia.

Dengan eksploitasi besar-besaran atas nama hilirisasi sehingga negara tidak memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi.

Perubahan Sistem Pendidikan Vokasional untuk Pemenuhan SDM Siap Kerja di Indonesia

Sistem pendidikan vokasional di Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) siap kerja yang kompeten dan berdaya saing.

Namun, saat ini sistem tersebut masih berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengetahui dengan baik kebutuhan industri.

Pendidikan vokasi seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Perindustrian yang mengetahui perkembangan industri yang sedang berjalan sehingga pendidikan vokasi menjadi lebih relevan bagi industri.

Untuk mewujudkan transformasi pendidikan vokasional yang efektif dan efisien, diperlukan sejumlah perubahan institusi pendidikan vokasi, termasuk memberikan pendidikan vokasi kepada mereka yang tidak lagi masuk pada usia sekolah.

Transformasi sistem pendidikan vokasional di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat.

Dengan melakukan perubahan signifikan pada kurikulum, kualitas pengajar, infrastruktur, kemitraan dengan industri, teknologi digital, aksesibilitas.

Serta sertifikasi dan akreditasi, Indonesia dapat menghasilkan SDM yang siap kerja dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Dengan langkah-langkah ini, Prabowo memiliki kesempatan untuk mencapai target ambisiusnya dan membawa Indonesia ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, tanpa pembaharuan yang signifikan, target tersebut akan tetap menjadi mimpi.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Infobumn.com dan Pangannews.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Nilai CSA Index Juni 2024 Meningkat ke 60: Optimisme Pasar Terhadap Kinerja IHSG Semakin Meningkat
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Kunjungi Menkeu, Perkuat Koordinasi dalam Penyusunan RAPBN 2025
Sebanyak 141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah Tapi Tak Lakukan Gerakan Menanam
Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasannya
Dorong Prabowo Subianto Beli Kapal Riset Senilai Rp3,5 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Alasannya
Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu
Meningkatkan Profesionalisme Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:03 WIB

Nilai CSA Index Juni 2024 Meningkat ke 60: Optimisme Pasar Terhadap Kinerja IHSG Semakin Meningkat

Sabtu, 1 Juni 2024 - 09:36 WIB

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Kunjungi Menkeu, Perkuat Koordinasi dalam Penyusunan RAPBN 2025

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:19 WIB

Sebanyak 141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah Tapi Tak Lakukan Gerakan Menanam

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:39 WIB

Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasannya

Sabtu, 18 Mei 2024 - 09:45 WIB

Dorong Prabowo Subianto Beli Kapal Riset Senilai Rp3,5 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Alasannya

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:20 WIB

Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:08 WIB

Target 8 Persen Hanya Mungkin Dicapai Melalui Jalan Pembaharuan Ekonomi, Situasi Global Memburuk

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:01 WIB

Meningkatkan Profesionalisme Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia

Berita Terbaru