Selain Korupsi, Menurut Menko Mahfud MD Pihak Kementerian Keuangan Terlibat Pencucian Uang

- Pewarta

Sabtu, 11 Maret 2023 - 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi tentng pencucian uang. (Pixabay/stevepb)

Ilustrasi tentng pencucian uang. (Pixabay/stevepb)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

EKONOMINEWS.COM – Menko Polhukam (Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD mengatakan ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Jumlahnya sangat fantastis, lebih dari Rp300 triliun, diduga terkait kasus pencucian uang.

Informasi tersebut berasal dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), yang sudah menyerahkan tidak kurang dari 200 berkas laporan kepada Kementerian Keuangan sejak 2009-2023.

Laporan dugaan pencucian uang yang begitu besar nampaknya hanya didiamkan saja, dipetieskan, oleh Kementerian Keuangan.

Membuat kejahatan keuangan tersebut semakin lama semakin membesar.

Kemarin, Jum’at, 10/3/23, Mahfud bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Usai pertemuan tersebut, Mahfud memberi pernyataan cukup aneh. “Pencucian uang jauh lebih besar dari korupsi”.

Sepertinya, Mahfud sedang membentuk opini, bahwa uang Rp300 triliun yang beredar di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan, yang diduga terlibat pencucian uang, tidak semua berasal dari korupsi pajak di Kementerian Keuangan.

Pernyataan Mahfud sangat bahaya bagi bangsa Indonesia, seperti ada pesan mau melindungi, bahkan menutupi, mega skandal kasus korupsi kolektif penerimaan pajak di Kementerian Keuangan.

Karena, pertama, bagaimana Mahfud bisa tahu bahwa dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun tersebut bukan berasal dari hasil korupsi pajak?

Apakah artinya Mahfud sudah tahu berapa besar korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak dan pegawai bea dan cukai?

Kalau tahu, harap data jumlah korupsi tersebut dibuka kepada publik.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Kalau tidak tahu, sebaiknya Mahfud jangan bicara bahwa pencucian uang di Kementerian Keuangan hanya sedikit yang terkait korupsi.

Karena pendapat seperti ini hanya pendapat spekulatif untuk membentuk opini, mau mengecilkan mega skandal yang terjadi di DJP dan DJBC.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Perlu diingat, korupsi kolektif di DJP dan DJBC merupakan kejahatan korupsi penerimaan pajak secara terstruktur dan kolektif.

Dilakukan bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak di internal DJP dan DJBC, dan sudah berlangsung sejak lama.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Dampak korupsi kolektif penerimaan pajak ini sangat buruk.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun, membuat utang pemerintah naik pesat, subsidi berkurang, harga BBM dan tarif listrik naik.

Dan pada akhirnya membuat jumlah rakyat miskin bertambah, dan pemberantasan kemiskinan gagal.

Af

Seharusnya Mahfud jangan membentuk opini, tetapi memastikan penyelidikan dan penyidikan korupsi dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan secepatnya.

Kedua, kasus pencucian uang selalu berasal dari uang hitam (ilegal), seperti korupsi, judi ilegal, narkoba, dan sejenisnya, untuk diputihkan (dibuat seolah-olah legal).

Kalau dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan bukan berasal dari korupsi pajak, apakah artinya pegawai Kementerian Keuangan terlibat aktivitas ilegal lainnya, misalnya judi, narkoba, human trafficking, atau pelacuran?

Kalau benar seperti itu, betapa rusaknya akhlak pegawai Kementerian Keuangan khususnya DJP dan DJBC.

Sehingga seluruh direktorat harus dibersihkan secepatnya untuk menyelamatkan bangsa ini.***

Berita Terkait

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali
Ini Warning yang Disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Target Dividen BUMN Tahun 2024 Naik Jadi Rp85 T
Juli 2024 Harga BBM dan LPG akan Dievaluasi, Sampai Juni Tak Naik Ada Eskalasi Geopolitik Iran – Israel
Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani
Soal Kemungkinan IHSG Tertekan Akibat Eskalasi Konflik Iran dengan Israel, Begini Prediksi Ekonom Senior
Portal Berita Khusus Seputar Keuangan dan Pasar Modal, Harian Indonesia Group Terbitkan Harianinvestor.com
Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan
Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 16:27 WIB

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali

Senin, 22 April 2024 - 14:31 WIB

Ini Warning yang Disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Target Dividen BUMN Tahun 2024 Naik Jadi Rp85 T

Sabtu, 20 April 2024 - 15:19 WIB

Juli 2024 Harga BBM dan LPG akan Dievaluasi, Sampai Juni Tak Naik Ada Eskalasi Geopolitik Iran – Israel

Sabtu, 20 April 2024 - 14:33 WIB

Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani

Minggu, 14 April 2024 - 14:53 WIB

Soal Kemungkinan IHSG Tertekan Akibat Eskalasi Konflik Iran dengan Israel, Begini Prediksi Ekonom Senior

Sabtu, 6 April 2024 - 15:33 WIB

Portal Berita Khusus Seputar Keuangan dan Pasar Modal, Harian Indonesia Group Terbitkan Harianinvestor.com

Sabtu, 6 April 2024 - 13:21 WIB

Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan

Kamis, 4 April 2024 - 10:39 WIB

Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak

Berita Terbaru