EKONOMINEWS.COM – Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing masuk bersih senilai Rp9,59 triliun ke pasar keuangan domestik selama periode 13-16 Maret 2023.
“Berdasarkan data transaksi 13-16 Maret 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp9,59 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu 19 Maret 2023.
Aliran modal asing masuk tersebut berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp10,31 triliun. Namun, terdapat aliran modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp0,73 triliun.
Baca Juga:
Polda Metro Surati Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, akan Lakukan Pemeriksaan pada Jumat Pekan Ini
Jika Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Bersikap Tak Kooperatif, KPK akan Terbitkan DPO
Sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2023, aliran modal asing masuk bersih di pasar SBN tercatat Rp39,67 triliun, dan modal asing keluar bersih di pasar saham Rp0,52 triliun.
Selain itu, Erwin mengatakan imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 6,93 persen. Level yield surat utang Indonesia tersebut lebih menarik dan jauh dari yield surat utang Amerika Serikat atau UST Treasury Note tenor 10 tahun yang turun ke level 3,577 persen.
Konten artikel ini dikutip dari media online Bisnisnews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Sedangkan, premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik ke posisi 103,48 basis poin (bps) per 16 Maret 2023 dari 98,22 bps per 10 Maret 2023.
Indeks dolar AS (DXY) melemah ke level 104,42. Indeks dolar AS adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.
Baca Juga:
Artis Sandra Dewi akan Hadir Lagi di Persidangan Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.***