Industri Smelter Termasuk Industri dengan Risiko Bahaya Tinggi, Kemnaker Turunkan Tim ke Morowali

- Pewarta

Selasa, 26 Desember 2023 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Insiden meledaknya tungku pengolahan nikel terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park.milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). (Dok. Tangkapan layar di grup WA jurnalis)

Insiden meledaknya tungku pengolahan nikel terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park.milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). (Dok. Tangkapan layar di grup WA jurnalis)

EKONOMINEWS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menurunkan tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk menyelidiki ledakan.

Ledakan dan kebakaran terjadi di tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).

Lokasi kebakaran tersebut berada di kawasan di PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemnaker, Haiyani Rumondang.

“Merespons kejadian kecelakaan tersebut, Kadisnaker Provinsi Sulawesi Tengah langsung menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan.”

Baca artikel lainnya di sini : Kemenlu Tiongkok Tanggapi Ledakan Smelter yang Tewaskan Belasan Karyawan ITSS Morowali

“Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker juga akan turun pada Senin 25 Desember 2023,” kata Dirjen Pembinaan, Haiyani Rumondang, Minggu 24 Desember 2023.

Menurut dia, industri smelter termasuk industri dengan risiko bahaya tinggi.

Sehingga wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi.

Lihat juga konten video, di sini: Banyak yang Gagal Paham, Gibran Rakabuming Raka Sebut APBN untuk IKN Hanya 20 Persen

Saat ini, Tim Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pusat melakukan pengawasan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Termasuk memberikan pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan khususnya K3.

Haiyani mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Menurutnya, kecelakaan dapat terjadi karena adanya perbuatan tidak aman atau keadaan tidak aman.

“Maka harus benar-benar dipastikan semua keadaan sesuai dengan persyaratan K3”.

“Terlebih pada industri smelter yang memiliki risiko bahaya tinggi.”

“Pembinaan terus dilakukan, termasuk memastikan prosedur dan personil K3 yang memenuhi standar K3,” ucapnya.

Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati persyaratan K3 yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970.

Tentang Keselamatan Kerja, yaitu kurungan 3 bulan atau denda 100 ribu rupiah.

“Sebenarnya kejadian kecelakaan kerja sangat merugikan semua pihak termasuk reputasi perusahaan, maka harus dicegah.”

“Sehingga penerapan standar K3 yang tinggi menjadi tuntutan bisnis demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri”.

“Dan penghargaan hak asasi manusia,” kata Haiyani Rumondang.***

Berita Terkait

Kasus Kerja Sama dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, KPK Periksa 3 Saksi
Peringatan HUT BNSP ke-19: Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan RI Sampaikan Dukungan dan Arahan
Gibran Rakabuming Raka Tanggapi Isu Terkait Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
Kejagung Periksa 4 Orang Saksi dalam Kasus Kegiatan Usaha Tata Niaga Komoditi Emas PT Antam Tbk
Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Ketua Tim Bidang Pertanian pada Kemenag
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 07:56 WIB

Kasus Kerja Sama dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, KPK Periksa 3 Saksi

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:33 WIB

Peringatan HUT BNSP ke-19: Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan RI Sampaikan Dukungan dan Arahan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:31 WIB

Gibran Rakabuming Raka Tanggapi Isu Terkait Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:52 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:42 WIB

Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 11:00 WIB

Kejagung Periksa 4 Orang Saksi dalam Kasus Kegiatan Usaha Tata Niaga Komoditi Emas PT Antam Tbk

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:56 WIB

Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Sabtu, 13 Juli 2024 - 11:02 WIB

Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Ketua Tim Bidang Pertanian pada Kemenag

Berita Terbaru