Harga Gas Murah Belum Diperluas ke Semua Sektor Industri, Airlangga Hartarto: dalam Proses Pengkajian

- Pewarta

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Facbook.com/@Airlangga Hartarto)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Facbook.com/@Airlangga Hartarto)

BUSINESSTODAY.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan masih dalam proses pengkajian

Terkait usulan program harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah diperluas ke semua sektor industri.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri),” kata Airlangga Hartarto, dikutip MInergi.com

Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu usai rapat internal bersama Presiden Jokowi membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri.

Dia menyebut perluasan HGBT tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

Harga Gas Murah untuk 7 Industri Dilanjutkan

Pemerintah memutuskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri dilanjutkan.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor,” kata Airlangga Hartarto.

Adapun, tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri dilanjutkan.

Penugasan kepada PT Pertamina untuk Regasifikasi Gas Alam Cair

Dalam rapat tersebut, menurut Airlangga Hartarto, pemerintah akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).

Untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

“Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG

“Dan tiga, terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” ucap Airlangga.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaemiten.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Indonesiaraya.co.id dan Harianbogor.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

AS Tuding Ada Indikasi Kerja Paksa di Industri Nikel Indonesia, Begini Respons Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Mendagri Tito Karnavian Sebut Daya Beli Masyarakat Masih Kuat Saat Tanggapi Deflasi 5 Bulan Berturut-turut
Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com
Pemerintahan Baru Bawa Angin Segar, CSA Index Oktober Meningkat Tajam Jadi 76,09
Tanggapi soal Deflasi yang Terjadi Selama 5 Bulan Berturut-turut, Presiden Jokowi: Coba Dicek Betul
Bagi Para Petani yang Lakukan Percepatan Tanam di Oktober 2024, Kementan akan Bagikan Benih Gratis
Wamentan Sudaryono Ajak Petani untuk Maksimalkan Musim Hujan dengan Lakukan Percepatan Tanam
Sebanyak 8,3 Persen Penduduk Tak Punya Energi Hidup Sehat dan 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 8 Oktober 2024 - 13:33 WIB

AS Tuding Ada Indikasi Kerja Paksa di Industri Nikel Indonesia, Begini Respons Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Selasa, 8 Oktober 2024 - 09:58 WIB

Mendagri Tito Karnavian Sebut Daya Beli Masyarakat Masih Kuat Saat Tanggapi Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

Senin, 7 Oktober 2024 - 19:07 WIB

Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com

Senin, 7 Oktober 2024 - 16:04 WIB

Pemerintahan Baru Bawa Angin Segar, CSA Index Oktober Meningkat Tajam Jadi 76,09

Senin, 7 Oktober 2024 - 09:15 WIB

Tanggapi soal Deflasi yang Terjadi Selama 5 Bulan Berturut-turut, Presiden Jokowi: Coba Dicek Betul

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 13:18 WIB

Bagi Para Petani yang Lakukan Percepatan Tanam di Oktober 2024, Kementan akan Bagikan Benih Gratis

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 08:54 WIB

Wamentan Sudaryono Ajak Petani untuk Maksimalkan Musim Hujan dengan Lakukan Percepatan Tanam

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 07:24 WIB

Sebanyak 8,3 Persen Penduduk Tak Punya Energi Hidup Sehat dan 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Berita Terbaru