Kemenkeu Pastikan akan Tetap Selektif dalam Keputusan Menentukan Relaksasi Pemblokiran Anggaran

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 15 Juli 2024 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. (Dok. Djkn.kemenkeu.go.id)

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. (Dok. Djkn.kemenkeu.go.id)

BUSINESSTODAY.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat perkembangan arahan kebijakan ke depan.

Kemenkeu akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sudah semester II, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” ujar Isa Rachmatarwata, dikutip Harianinvestor.com

Menkeu Sri Mulyani Masih Kaji Kebijakan Relaksasi Automatic Adjustment

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

“Nanti kita lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/7/2024)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024.

Namun, ia memberikan catatan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi,tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Dia menyampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Relaksasi Automatic Adjustment Dilaksanakan dengan Kehati-hatian

Sri Mulyani menegaskan bahwa relaksasi AA harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi.

Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka.”

“Di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak.”

“Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” ujarnya.

Automatic Adjustment Merupakan Bentuk Antisipasi terhadap Kondisi di Luar Dugaan

Adapun sebelumnya pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Dijelaskan bahwa automatic adjustment dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.***

Berita Terkait

Akhirnya, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
HSBC Global Research Perkirakan Perekonomian Indonesia Tumbuh Sebesar 5,1 Persen pada Tahun 2025
Optimisme IHSG Awal Tahun: CSA Index Januari 2025 Prediksi Kenaikan Sektor Keuangan dan Energi
Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen untuk Barang Mewah
Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun
Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan
Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Soal Stok dan Harga Pangan
Lebih Rendah dari Proyeksi World Bank dan IMF, Proyeksi ADB Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 18:28 WIB

Akhirnya, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:03 WIB

HSBC Global Research Perkirakan Perekonomian Indonesia Tumbuh Sebesar 5,1 Persen pada Tahun 2025

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:17 WIB

Optimisme IHSG Awal Tahun: CSA Index Januari 2025 Prediksi Kenaikan Sektor Keuangan dan Energi

Sabtu, 4 Januari 2025 - 16:17 WIB

Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen untuk Barang Mewah

Rabu, 25 Desember 2024 - 08:53 WIB

Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 - 16:12 WIB

Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kamis, 19 Desember 2024 - 07:43 WIB

Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Soal Stok dan Harga Pangan

Sabtu, 14 Desember 2024 - 13:24 WIB

Lebih Rendah dari Proyeksi World Bank dan IMF, Proyeksi ADB Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berita Terbaru