Yusril Ihza Mahendra: MK Mestinya Menolak Tetapkan Batas Usia Maksimal Capres Cawapres

- Pewarta

Jumat, 20 Oktober 2023 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

EKONOMINEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang menghadapi perkara No. 102/PUU-XXI/2023 yang meminta MK untuk membatasi usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 70 tahun.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Apabila permohonan untuk menguji pasal 167 dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini diterima, maka ini akan berpotensi menutup peluang bagi Prabowo Subianto, yang saat ini berusia 73 tahun, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jakarta, (20/10/23).

Pengacara dan politisi senior Yusril Ihza Mahendra telah secara tegas menyuarakan pendapatnya terkait perkara ini.

Ia mempertanyakan kewenangan MK untuk menentukan batas usia maksimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril menekankan bahwa penetapan usia dalam jabatan apapun adalah ranah pembentukan undang-undang, dan dalam hal ini, kewenangan tersebut ada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menilai bahwa masalah usia ini tidak memiliki aspek konstitusional yang perlu dipertimbangkan oleh MK, karena berapapun batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selama seseorang yang mencalonkan diri dianggap dewasa menurut hukum.

Yusril menekankan pentingnya MK untuk tetap berpegang pada asas ini, agar tidak menciptakan putusan yang kontroversial dan berpotensi menimbulkan masalah di masa depan.

Menjawab pertanyaan seputar apakah pandangan Yusril memiliki unsur kepentingan politik, mengingat ia juga merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), Yusril menyatakan bahwa pandangannya bersifat sejalan, baik dari perspektif akademis maupun politik.

Sebagai Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) yang memimpin KIM, Yusril menganggap tugasnya adalah memastikan bahwa konstitusi dan hukum ditegakkan dengan adil dan benar.

Yusril menekankan bahwa dalam konteks politik, hukum dan konstitusi harus tetap menjadi landasan yang tidak bisa diganggu gugat.

Ia juga mencatat bahwa Prabowo Subianto, dalam pernyataannya sebelumnya, telah menegaskan komitmen KIM untuk menegakkan hukum dan konstitusi secara adil dan jujur, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Pendapat Yusril tentang pentingnya menjaga proses hukum dan konstitusi yang adil, terlepas dari pertimbangan politik, menjadi cerminan komitmen yang ia pegang dan juga yang dipegang oleh Koalisi Indonesia Maju dalam memimpin negeri ini menuju masa depan yang lebih baik.

Berita Terkait

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan
PAN Beri Tanggapan Soal Perrmintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024,
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan
KPU Belum Umumkan Namun Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi
Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024
Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count
Berdasarkan Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Terkemuka, Prabowo – Gibran Unggul Sementara
Sigap, Para Pendukung Prabowo – Gibran Inisiatif Bersihkan Sampah usai Kampanye di Gelora Bung Karno
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 30 Maret 2024 - 07:16 WIB

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan

Senin, 25 Maret 2024 - 02:42 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Perrmintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024,

Sabtu, 23 Maret 2024 - 08:29 WIB

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan

Kamis, 14 Maret 2024 - 06:28 WIB

KPU Belum Umumkan Namun Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi

Kamis, 7 Maret 2024 - 05:03 WIB

Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024

Kamis, 15 Februari 2024 - 04:37 WIB

Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count

Kamis, 15 Februari 2024 - 00:54 WIB

Berdasarkan Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Terkemuka, Prabowo – Gibran Unggul Sementara

Senin, 12 Februari 2024 - 04:49 WIB

Sigap, Para Pendukung Prabowo – Gibran Inisiatif Bersihkan Sampah usai Kampanye di Gelora Bung Karno

Berita Terbaru