BUSINESS TODAY – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah drastis ini ditempuh untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang dinilai masih menjadi persoalan serius.
Purbaya bahkan secara terbuka menyebut rencana tersebut sebagai upaya “obrak-abrik” Bea Cukai, yang akan menyasar jajaran pejabat strategis hingga ke level pelabuhan utama.
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditunda Sejak Tahun Lalu
Purbaya mengungkapkan, rencana perombakan sebenarnya sudah ingin dilakukan sejak tahun lalu. Namun, ia menilai waktu tersebut belum tepat karena dirinya baru bergabung dalam pemerintahan pada September.
Menurutnya, perombakan di akhir tahun berisiko mengganggu kinerja kementerian, terutama saat pemerintah berada dalam fase krusial mengejar target penerimaan pajak.
“September kan saya baru masuk. Kalau kita obrak-abrik waktu itu, bisa kacau karena masih di tahap akhir penumbuhan pajak,” jelasnya.
Pejabat Pelabuhan Jadi Target Utama
Dalam waktu dekat, Purbaya memastikan perombakan akan dimulai dari jajaran pejabat Bea Cukai di luar posisi Direktur Jenderal. Fokus utama diarahkan pada sektor kepabeanan di pelabuhan-pelabuhan besar.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis. Mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” tegas Purbaya.
Tak hanya itu, seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan juga masuk dalam daftar evaluasi ketat.
“Seluruh kepala pelabuhan, kakanwil yang ngawasin pelabuhan, saya ganti semua. Sebagian saya rumahin. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tambahnya.
Ancaman Bekukan DJBC, Libatkan Swasta Asing
Meski saat ini DJBC tengah melakukan pembenahan dari sisi sumber daya manusia dan tata kelola, Purbaya menegaskan kesabarannya terbatas. Jika perbaikan tidak menunjukkan hasil signifikan, opsi ekstrem telah disiapkan.
Purbaya bahkan membuka kemungkinan membekukan DJBC dan menyerahkan pengelolaan kepabeanan kepada perusahaan swasta asing asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah dilakukan pada era Orde Baru.
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
“Ini buat saya ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ungkapnya.
Sinyal Keras ke Internal
Pernyataan keras Purbaya ini menjadi sinyal kuat bagi internal Bea Cukai bahwa reformasi tidak lagi bersifat wacana. Pemerintah menuntut kinerja nyata demi menjaga penerimaan negara dan kepercayaan publik.
Langkah “obrak-abrik” ini juga dipandang sebagai ujian besar bagi reformasi birokrasi di sektor kepabeanan, yang selama ini kerap disorot terkait praktik kebocoran dan pengawasan di pelabuhan.
