Menko Polhukam Mahfud MD Komentari Semangat Menkeu Sri Mulyani dalam Pemberantasan Korupsi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 11 Maret 2023 - 02:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

EKONINEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki semangat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi.

“Saya dengan Menteri Keuangan itu sangat dekat, punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis, hampir sama.”

“Itu punya semangat memberantas korupsi,” kata Mahfud jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam, Jumat 10 Maret 2023.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di kantor Kemenko Polhukam untuk memutakhirkan informasi satu sama lain terkait transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tubuh kementerian tersebut.

Konten artikel ini dikutip dari media online Terkinipost.com, salah satu portal berita ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia.

Hadir mewakili Kemenkeu adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh, sementara Mahfud didampingi Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.

Mahfud memaparkan bahwa dalam beberapa kesempatan Sri Mulyani kerap memperlihatkan semangat pemberantasan korupsi itu melalui berbagai kebijakannya maupun laporan-laporan yang disampaikan dalam sidang Kabinet Indonesia Maju.

“Saya juga mendukung itu dan selalu berbicara, selalu memberi tanda-tanda senyum bahwa itu cocok gitu, kalau ada pembicaraan yang sangat keras, karena kami punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa langkahnya mengemukakan temuan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan harapan dan dukungannya kepada Menkeu Sri Mulyani.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Mahfud menjelaskan bahwa Menkeu Sri Mulyani tidak bisa hadir langsung karena jadwal yang berhalangan antara satu sama lain.

Menurut Mahfud, Sri Mulyani baru mendarat dari Yogyakarta, sedangkan dirinya harus segera bersiap melakukan keberangkatan kunjungan kerja ke Australia pada besok lusa.

“Kita sepakati bersama Pak Wamen saja, bahwa kita membangun komitmen hari ini,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku telah menyampaikan dan membicarakan mengenai temuan oleh PPATK mengenai transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu pada rentang waktu 2009-2023 yang melibatkan sekitar 467 pegawai.

Mahfud berencana mengajak aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Polri untuk mengusut temuan tersebut sembari memberi batas waktu agar proses pengusutan tidak mandek.

Sementara itu Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kemenkeu berkomitmen penuh untuk bekerja sama dalam pengusutan dugaan TPPU di tubuh lembaganya tersebut.

“Kita akan membuka penuh kerja sama kalau ada upaya mengejar tindak pidana pencucian uang ini.”

“Kalau perlu kita lakukan lagi pemeriksaan-pemeriksaan perpajakan maupun kepabeanan, bukan hanya kepada individu pegawai, tetapi kepada seluruh wajib pajak dan wajib bayar seluruh Indonesia,” tuturnya.***

Berita Terkait

Nilai Investasi Tiongkok di Indonesia Tahun 2024 Meningkat 9,5 Persen Menjadi 8,1 Miliar Dolar AS
Menteri Inggris Catherine West akan Temui Menlu Sugiono untuk Kemitraan Infrastruktur Berkelanjutan
Akhirnya, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
HSBC Global Research Perkirakan Perekonomian Indonesia Tumbuh Sebesar 5,1 Persen pada Tahun 2025
Optimisme IHSG Awal Tahun: CSA Index Januari 2025 Prediksi Kenaikan Sektor Keuangan dan Energi
Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen untuk Barang Mewah
Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun
Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 4 Februari 2025 - 10:49 WIB

Nilai Investasi Tiongkok di Indonesia Tahun 2024 Meningkat 9,5 Persen Menjadi 8,1 Miliar Dolar AS

Senin, 20 Januari 2025 - 08:44 WIB

Menteri Inggris Catherine West akan Temui Menlu Sugiono untuk Kemitraan Infrastruktur Berkelanjutan

Kamis, 16 Januari 2025 - 18:28 WIB

Akhirnya, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:03 WIB

HSBC Global Research Perkirakan Perekonomian Indonesia Tumbuh Sebesar 5,1 Persen pada Tahun 2025

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:17 WIB

Optimisme IHSG Awal Tahun: CSA Index Januari 2025 Prediksi Kenaikan Sektor Keuangan dan Energi

Sabtu, 4 Januari 2025 - 16:17 WIB

Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen untuk Barang Mewah

Rabu, 25 Desember 2024 - 08:53 WIB

Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 - 16:12 WIB

Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Berita Terbaru