EKONOMINEWS.COM – Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut akan memberikan kejutan saat debat cawapres yang digelar KPU RI pada hari Jumat (22/12/2023.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani.
“Saya memperkirakan nanti pada tanggal 22 Desember debat cawapres akan penuh kejutan,” kata Muzani.
Baca Juga:
Ikut Serta dalam Pameran Tahunan China – ASEAN Expo (CAEXPO), Indonesia Siap Menembus pasar Tiongkok
Tak Cuma Jual Furniture, Renos Juga Menyediakan Berbagai Gadget dan Aksesorisnya
Muzani menyampaikan saat ditemui usai acara peluncuran platform pemilihmuda.id di Fanta HQ, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2023.
Selama ini, kata Muzani, masyarakat umum mengira seolah-olah kemampuan berdebat Gibran di bawah rata-rata.
Baca artikel lainnya di sini : Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan Lakukan Evaluasi Usai Ditegur oleh KPU
Baca Juga:
Kekhawatiran Tekanan Ekonomi Meningkat, Maskapai Penerbangan AS Pangkas Estimasi Pendapatan
Tiongkok Bertekad Balas Amerika Serikat Setelah Presiden Donald Trump Kenakan Tarif Tambahan
Karena yang bersangkutan sebagai orang yang irit bicara.
“Sejak awal masyarakat umum terstigma kemampuan berdebatnya, kemampuan menjelaskannya.”
“Kemampuan menjelaskan atas solusi masalahnya karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar,” katanya.
Lihat juga konten video, di sini: Latihan di Aspire Academy, Qatar, Prabowo Subianto Bakal Kirim Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U-20
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Ungkap Alasan Tunjuk Investor Global Ray Dalio untuk Kembangkan Danantara
Menurut dia, kemampuan Gibran dalam berdebat sudah diperlihatkan saat Gibran menjalani debat saat menjadi calon Wali Kota Surakarta.
Muzani menilai Gibran mampu menyampaikan gagasan dan memberikan solusi dari setiap permasalahan dalam masyarakat.
“Saya sudah lihat saat jadi Wali Kota Surakarta, Mas Gibran menjelaskan banyak hal di beberapa tempat.”
“Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah,” katanya.
Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital.
Keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.***