Gaya Hidup Mewah Pegawai Pajak Merupakan Cermin Kegagalan Kementerian Keuangan

- Pewarta

Rabu, 8 Maret 2023 - 02:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.  (Dok. kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. kemenkeu.go.id)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

EKONOMINEWS.COM – Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, diperoleh dengan cara paksa, melalui undang-undang.

Di lain pihak, penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, menjaga kesehatan publik, dan lainnya.

Intinya, pajak merupakan hak masyarakat, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, penerimaan pajak harus diawasi secara ketat, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh dikorupsi.

Kebocoran pajak bisa berakibat sangat buruk, apalagi untuk negara seperti Indonesia yang mempunyai angka kemiskinan sangat tinggi, membuat pemerintah sulit memberantas kemiskinan, membuat utang pemerintah membengkak.

Ironinya, sudah banyak kasus korupsi pajak yang melibatkan pejabat pajak.

Antara lain kasus korupsi oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan periode 2016-2019, Angin Prayitno Aji.

Pelaku penyuapan adalah PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Itu yang ketahuan. Mungkin masih banyak kasus kebocoran pajak yang tidak atau belum ketahuan.

Ya bisa saja. Karena, faktanya, ada pejabat pajak yang hidup mewah, mungkin tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pejabat pajak, sehingga patut diduga dari korupsi pajak.

Masih ada 13 ribu lebih pegawai pajak yang belum mengisi laporan hartanya (LHKPN). Ada apa?

Di lain sisi, penerimaan pajak turun terus. Apakah kondisi ini ada hubungannya dengan korupsi dan kebocoran pajak?

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya sekitar 10 persen, salah satu yang terendah di ASEAN, lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, atau Thailand.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Salah satu target kebijakan tax amnesty 2016/2017 akan meningkatkan rasio pajak menjadi 14,6 persen di 2019, nyatanya hanya 9,8 persen.

Ada selisih sekitar 5 persen. Jumlah ini hampir mencapai Rp1.000 triliun dengan PDB 2022 yang mencapai hampir Rp20.000 triliun.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kenapa rasio pajak Indonesia begitu rendah? Apakah karena ada kebocoran pajak, dan yang tertangkap hanya fenomena puncak gunung es.

Yang artinya, yang tidak terungkap, atau belum terungkap, jauh lebih besar dari yang kelihatan?

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Sepertinya, Menteri Keuangan tidak mampu menaikkan rasio pajak yang terus turun.

Tax amnesty gagal total, rasio pajak malah turun setelah diberlakukan tax amnesty.

Yang menjadi sasaran, masyarakat kelompok bawah. Pajak PPN naik, harga BBM naik. Angka kemiskinan naik.

Af

Semua ini mencerminkan Menteri Keuangan gagal total. Wajib mundur.*.*.*

Berita Terkait

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali
Ini Warning yang Disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Target Dividen BUMN Tahun 2024 Naik Jadi Rp85 T
Juli 2024 Harga BBM dan LPG akan Dievaluasi, Sampai Juni Tak Naik Ada Eskalasi Geopolitik Iran – Israel
Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani
Soal Kemungkinan IHSG Tertekan Akibat Eskalasi Konflik Iran dengan Israel, Begini Prediksi Ekonom Senior
Portal Berita Khusus Seputar Keuangan dan Pasar Modal, Harian Indonesia Group Terbitkan Harianinvestor.com
Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan
Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 16:27 WIB

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali

Senin, 22 April 2024 - 14:31 WIB

Ini Warning yang Disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Target Dividen BUMN Tahun 2024 Naik Jadi Rp85 T

Sabtu, 20 April 2024 - 15:19 WIB

Juli 2024 Harga BBM dan LPG akan Dievaluasi, Sampai Juni Tak Naik Ada Eskalasi Geopolitik Iran – Israel

Sabtu, 20 April 2024 - 14:33 WIB

Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani

Minggu, 14 April 2024 - 14:53 WIB

Soal Kemungkinan IHSG Tertekan Akibat Eskalasi Konflik Iran dengan Israel, Begini Prediksi Ekonom Senior

Sabtu, 6 April 2024 - 15:33 WIB

Portal Berita Khusus Seputar Keuangan dan Pasar Modal, Harian Indonesia Group Terbitkan Harianinvestor.com

Sabtu, 6 April 2024 - 13:21 WIB

Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan

Kamis, 4 April 2024 - 10:39 WIB

Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak

Berita Terbaru