DPR RI Dukung Langkah Menko Polhukam Mahfud MD Bongkar Transaksi Keuangan Mencurigakan

- Pewarta

Selasa, 28 Maret 2023 - 07:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. (Dok. Demokrat.or.id)

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. (Dok. Demokrat.or.id)

EKONOMINEWS.COM – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tidak mundur untuk mengungkap kebenaran mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Untuk mengungkapkan kebenaran ini, saya mohon Pak Mahfud jangan mundur satu langkah,” kata Benny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023.

Oleh karena itu, Benny meminta Mahfud untuk konsisten membuktikan kebenaran pernyataan yang diungkapkannya ke publik itu, sekalipun jabatan sebagai menteri yang diembannya harus dipertaruhkan.

“Saya minta, silakan ditulis! Jangan demi menjaga kursi dia mencla-mencle. Kalau berani dia, kalau mau benar sesuai omongan dia. Itu yang saya tantang.”

Konten artikel ini dikutip dari media online Infoekonomi.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

” Jangan lepas, ini dan itu. Harus berani dong!” ujarnya.

Benny mengatakan bahwa DPR RI akan mendukung langkah Mahfud untuk membongkar transaksi keuangan mencurigakan tersebut apabila benar adanya.

“Akan kita dukung dia. Jadi, bukan ada perbedaan saya dengan Mahfud, tapi jangan setengah-setengah, jangan mencla-mencle.”

” Kalau dia bilang menantang, saya justru menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,” tuturnya.

Dia menyebut dalam rapat yang rencananya digelar Komisi III DPR bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu 29 Maret 2023 akan menanyakan kepada Mahfud perihal pernyataannya soal dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang diumumkannya ke publik dengan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo.

“Posisinya apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya, kan.

Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini,” ucapnya.

Benny mengatakan apabila Mahfud tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran pernyataannya maka berpotensi memunculkan anggapan publik bahwa pernyataan yang dilontarkannya itu bermuatan politis.

“Punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan kepada publik secara jelas, secara transparan, apa yang dia sampaikan,” imbuhnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Terlebih setelah Mahfud mengeluarkan pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sama-sama tergabung dalam Komite TPPU memberikan respons balik.

“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Kemenkeu atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal saja,” katanya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sebelumnya, Sabtu (25/3), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan siap memberikan klarifikasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada DPR RI.

“Pokoknya, saya Rabu 29 Maret 2023 datang, nanti yang ngomong-ngomong keras supaya datang juga,” kata Mahfud ditemui dalam acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta, Sabtu 25 Maret 2023.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Komisi III DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite TPPU terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).

“Benar, Insyaallah dijadwalkan Rabu, 29 Maret, jam 15.00,” kata anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto dalam keterangannya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/3).

Dalam RDP Komisi III DPR dengan Komite TPPU itu rencananya dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU.***

Af

Berita Terkait

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan
PAN Beri Tanggapan Soal Perrmintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024,
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan
KPU Belum Umumkan Namun Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi
Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024
Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count
Berdasarkan Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Terkemuka, Prabowo – Gibran Unggul Sementara
Sigap, Para Pendukung Prabowo – Gibran Inisiatif Bersihkan Sampah usai Kampanye di Gelora Bung Karno
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 30 Maret 2024 - 07:16 WIB

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan

Senin, 25 Maret 2024 - 02:42 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Perrmintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024,

Sabtu, 23 Maret 2024 - 08:29 WIB

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan

Kamis, 14 Maret 2024 - 06:28 WIB

KPU Belum Umumkan Namun Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi

Kamis, 7 Maret 2024 - 05:03 WIB

Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024

Kamis, 15 Februari 2024 - 04:37 WIB

Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count

Kamis, 15 Februari 2024 - 00:54 WIB

Berdasarkan Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Terkemuka, Prabowo – Gibran Unggul Sementara

Senin, 12 Februari 2024 - 04:49 WIB

Sigap, Para Pendukung Prabowo – Gibran Inisiatif Bersihkan Sampah usai Kampanye di Gelora Bung Karno

Berita Terbaru