BUSINESS TODAY – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menetapkan garis kemiskinan nasional per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai miskin, sementara yang berada sedikit di atasnya tidak masuk dalam statistik kemiskinan nasional.
Angka ini dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan menjadi patokan minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Namun di balik penurunan angka kemiskinan nasional, tersimpan fakta yang tak kalah mencemaskan: kemiskinan di wilayah perkotaan justru meningkat.
Angka Kemiskinan Turun, Tapi Kota Bergerak Berlawanan Arah
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dibandingkan September 2024. Penurunan ini terutama ditopang oleh perbaikan signifikan di wilayah pedesaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi 6,73 persen, meningkat 0,07 persen poin. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa meski persentase kemiskinan desa masih lebih tinggi, arah perbaikannya jauh lebih jelas dibandingkan kota.
“Persentase kemiskinan di pedesaan turun menjadi 11,03 persen atau turun 0,31 persen poin dibandingkan September 2024,” ujar Ateng dalam konferensi pers Profil Kemiskinan Indonesia, Jumat (25/7/2025).
Beban Hidup Kota Kian Berat, Kelompok Rentan Tertekan
Kenaikan kemiskinan di kota menunjukkan bahwa kelompok rentan perkotaan semakin terhimpit, terutama oleh biaya hidup yang tinggi. Lonjakan kecil ini mengindikasikan semakin banyak warga kota yang terdorong kembali ke bawah garis kemiskinan.
Baca Juga:
Himel Raih Technology Excellence Award, Hadirkan Inovasi pada Produk Kelistrikan Sehari-hari
Tak hanya dari sisi jumlah, kualitas kemiskinan di kota juga memburuk.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Meningkat
BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah perkotaan mengalami peningkatan pada Maret 2025. Indikator ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kota semakin jauh dari garis kemiskinan.
“Poverty Gap Index atau P1 mengukur seberapa besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,” jelas Ateng.
Tak berhenti di situ, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan juga naik. Ini menandakan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin melebar, memperlihatkan kondisi kemiskinan yang makin tidak merata.
Baca Juga:
LX Pantos Thailand Resmikan Kantor yang Telah Direnovasi di Bangkok untuk Dukung Pertumbuhan Bisnis
Desa Justru Membaik
Berbanding terbalik dengan kota, wilayah pedesaan menunjukkan tren positif. Baik indeks kedalaman maupun indeks keparahan kemiskinan di desa mengalami penurunan. Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi kondisi hidup mereka juga relatif lebih merata.
“Untuk pedesaan, indeks kedalaman dan keparahan sama-sama mengalami penurunan,” pungkas Ateng.
Alarm untuk Kebijakan Perkotaan
Data ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah, bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi hanya berfokus pada desa. Tekanan biaya hidup, lapangan kerja informal, dan ketimpangan di kota kini menjadi tantangan baru yang membutuhkan perhatian serius.
Meski secara nasional kemiskinan menurun, wajah kemiskinan Indonesia semakin bergeser ke perkotaan.
