DPR RI Gelar Rapat dengan Kepala PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Senilai Rp300 Trliun di Kemenkeu

- Pewarta

Selasa, 21 Maret 2023 - 02:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Dok. DPR.go.id)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Dok. DPR.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa 21 Maret 2023

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sementara, lanjut dia, rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama akan dilakukan pada Jumat 24 Maret 2023.

“Dengan PPATK besok, dan Menkopolhukam rencananya Jumat 17,” kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 20 Maret 2023.

Dasco mengatakan bahwa alasan rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK dan Menkopolhukam yang sedianya digelar pada hari ini menjadi diundur karena mencocokkan jadwal kedua pimpinan tersebut.

Konten artikel ini dikutip dari media online Businesstoday.id, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Adapun, lanjut dia, akan ada hari libur nasional yakni Hari Raya Nyepi 2023 dan cuti bersama yang jatuh pada 22 dan 23 Maret.

“Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu,” ujarnya.

Dasco enggan membeberkan pendalaman yang akan dilakukan terhadap PPATK dan Menkopolhukam, dan menyerahkan kepada Komisi III DPR selaku komisi terkait.

“Biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang.”

“Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara,” kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat 17 Maret 2023.

TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.

“Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010,” ungkap Ivan di Jakarta, Selasa.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Prabowo Subianto Ucapkan Maaf Lahir Batin ke Rekan-rekan Media di Hari Kedua Lebaran
Saksikan Penyerahan Bantuan untuk Warga di Halaman Istana Bogor, Presiden Jokowi Bagi-bagi Sembako
Prabowo Subianto Sebut Suatu Kehormatan Bisa Penuhi Undangan Bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing
Buka Puasa Bersama di Istana Negara, Inilah Momen Akrab Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi
Tindak Lanjut Kasus Komoditas Timah, Kejaksaan Agung Periksa Seorang Komisaris PT Refined Bangka Tin
BNSP dan Kementerian PUPR, LPJK Dorong Pemberdayaan BLK dalam Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi
Kasus Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah, Kejagung Periksa Pemilik Perusahaan PT TIN
Terkait Pembentukan Kabinet Prabowo – Gibran, Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 12 April 2024 - 09:04 WIB

Prabowo Subianto Ucapkan Maaf Lahir Batin ke Rekan-rekan Media di Hari Kedua Lebaran

Senin, 8 April 2024 - 10:37 WIB

Saksikan Penyerahan Bantuan untuk Warga di Halaman Istana Bogor, Presiden Jokowi Bagi-bagi Sembako

Selasa, 2 April 2024 - 09:38 WIB

Prabowo Subianto Sebut Suatu Kehormatan Bisa Penuhi Undangan Bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing

Sabtu, 30 Maret 2024 - 17:02 WIB

Buka Puasa Bersama di Istana Negara, Inilah Momen Akrab Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi

Sabtu, 30 Maret 2024 - 16:03 WIB

Tindak Lanjut Kasus Komoditas Timah, Kejaksaan Agung Periksa Seorang Komisaris PT Refined Bangka Tin

Selasa, 26 Maret 2024 - 18:14 WIB

BNSP dan Kementerian PUPR, LPJK Dorong Pemberdayaan BLK dalam Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:11 WIB

Kasus Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah, Kejagung Periksa Pemilik Perusahaan PT TIN

Selasa, 26 Maret 2024 - 07:49 WIB

Terkait Pembentukan Kabinet Prabowo – Gibran, Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara

Berita Terbaru