EKONOMINEWS.COM – Pengamat energi panas bumi dan dosen Energi Terbarukan, Riki F Ibrahim menilai pengembangan bisnis energi panas bumi (geothermal) masih tergganjal persoalan harga jual listrik.
Selain itu juga akibat belum banyaknya Wilayah Kerja Penambangan (WKP) yang ditawarkan Pemerintah.
Pemerintah telah menetapkan harga jual listrik yang baru, yang dikeluarkan dalam bentuk Perpres 112/2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun pengusaha masih menghendaki harga jual listrik yang dianggap layak,” kata Riki yang juga Dosen Teknik Energi Baru Terbarukan Universitas Darma Persada itu.
Konten artikel ini dikutip dari media online Bisnisnews.com, salah satu portal berita ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia.
“Pengusaha belum sepakat dengan harga listrik yang dikeluarkan dari Perpres 112 tahun 2022,” imbuh Riki, Rabu, 8 Maret 2023.
Jika persoalan harga listrik ini bisa disolusikan dengan insentip, Riki optimis prospek bisnis geothermal akan semakin menarik bagi investor/pengembang.
Baca Juga:
ICP DAS-BMP Pamerkan Inovasi TPU Medis di Ajang Medical Manufacturing Asia 2026
LX Pantos Indonesia Tingkatkan Komitmen CSR dengan Merenovasi Sekolah di Bekasi
Penyebabnya banyak hal, seperti program pengeboran eksplorasi pemerintah yang sudah disiapkan oleh Kementerian ESDM yg masih lambat.
Padahal dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan World Bank juga siap mendanai pengembangan proyek geothermal di Indonesia.
Tanggapan Pertamina Geothermal Energi (PGE) go public
Riki Ibrahim menyambut positip apabila berhasil meraup dana publik hingga Rp9 Triliun.
Baca Juga:
WYF Himpun Lebih dari 400 Pelajar dalam Ajang Future Liberal Arts Leadership Summit di Makau
“Maka diperkirakan biaya itu dipergunakan sebagai pasokan steam yang memutarkan turbinnya selama 30 tahun,” kata Riki
Dia memperkirakan sekitar 100 sumur atau sekitar 1.000 MW akan dibuat PGE dari dana yang dihimpunnya itu.
Artinya, menurut Riki, pengembangan PLTP akan semakin pesat mengingat potensi Geothermal di Indonesia sangat besar seperti yang disampaikan Menteri BUMN Eric Thohir.
“Semua Wilayah Kerja Penambangan (WKP) di Indonesia dapat dikembangkan oleh PGE dan masyarakat akan bangga dengan pencapaian Net Zero Emission,” imbuh Riki.
Karena itu dia mengingatkan agar pengurus PGE dari level Komisaris, Direksi sampai para GM dan Manager pasti harus berintegritas dan professional.***
