in

PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. /Instagram.com/@nevizuairina

BUSINESS TODAY – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, dampak dari Perppu No.1/2020 (UU No 2/2020 tentang Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi covid-19) muncul kembali dalam bentuk kucuran dana negara kepada BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Ia menyayangkan, regulasi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pandemi dengan efektif dan efisien, ada ruang ruang kepada pemerintah untuk mengubah APBN sampai dengan TA 2022 tanpa persetujuan DPR, apalagi dalam bentuk APBNP.

Pemerintah hanya perlu menyampaikan ‘pemberitahuan’ dalam rapat kerja di Badan Anggaran terkait realisasi APBN 2021 semester I dan Prognosa/outlook semester II.

“Saya, ketika rapat kerja di Komisi VI dengan Menteri BUMN, menyampaikan dukungan adanya alokasi tambahan untuk menyelesaikan Covid-19. Tapi saya sampaikan sekali lagi anggaran ini seharusnya bukan melalui PMN ke BUMN.”

“Penanganan Covid dapat dilakukan oleh kementerian yang bisa saja dalam bentuk PSO (public service obligation), atau bantuan langsung ke masyarakat,” tutur Nevi.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Info BUMN dalam artikel PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *