in

Pemerintah Resmi Luncurkan Sistem OSS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Businesstoday.id, Jakarta – Pemerintah scara resmi meluncurkan “Online Single Submission” (OSS) sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah pemohon perizinan investasi di Indonesia.

“Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Darmin menjelaskan sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi, di semua Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam,” jelas Darmin.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah dilakukan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu Purwakarta, Batam dan Palu.
       
Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bersinergi dengan  satuan tugas yang sudah terbentuk di Kementerian Lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pelayanan sistem ini.
       
Sistem berbasis teknologi informasi ini terhubung serta terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
       
Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
      
Untuk sementara, operasional sistem OSS ini diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian yang didukung oleh INSW dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Setelah itu, apabila persiapan pelaksanaan telah usai sepenuhnya, maka operasional diserahkan kepada BKPM.
      
“Kita lakukan di Kemenko, hanya untuk menunggu persiapan lebih baik oleh BKPM. Semoga tidak lebih dari enam bulan. Setelah itu, kita menyerahkan ini ke BKPM, sehingga akan permanen betul dan ada pengembangan yang berlanjut,” kata Darmin.
      
Darmin mengakui sistem baru yang bertujuan untuk memperbaiki peringkat daya saing Indonesia ini belum sempurna sepenuhnya, sehingga membutuhkan saran atau masukan untuk perbaikan dari para pemangku kepentingan.

“Waktu peresmian sistem ini, kami tidak berpretensi semuanya sudah sempurna, ada pekerjaan yang tetap harus dilakukan dan bisa saja ada kekurangan teknis sana-sini,” katanya.        

Saat ini, bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.         

Kemenko Perekonomian juga telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar dalam semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan bantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha.         Ikut hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Selain itu, ikut hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Kepala Staf Presiden Moeldoko serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya. (sat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *