in

Mengapa Dawam Gaet Petrochina?

Direksi IPC Marine Dawam Atmosudiro, Supardi dan Herman Susilo

Businesstoday, JAKARTA – Dawam Atmosudiro menolak diminta berdiri di hadapan para fotografer. “Saya nggak mau difoto sambil berdiri, entar ketahuan paling pendek,” katanya di Hotel Borobudur, Jumatn (19/1/18) pagi.

Sontak para fotografer tertawa. Mereka tetap memotret Dawam dan kawan-kawan, direksi PT Jasa Armada Indonesia dalam posisi duduk. Begitulah Dawam, yang bersikap jujur dan apa adanya.

Begitu pun ketika ia bicara bisnis, tak ada yang ditutupi, transparan dan terbuka, sesuai karakter perusahaan go public. Dulu ia banyak kerja sama dengan perusahaan lain, baik lokal maupun asing, tapi dia diam-diam saja. “Setelah go public, ya saya sampaikan kepada publik,” kata pria asal Magelang itu.

Langkah Dawam menakhodai PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (JAI) makin lebar. Ia memperluas segmen jasa pemanduan dan penundaan kapal dengan menggandeng PetroChina International Jabung Ltd.

Dawam juga mengincar pasar jasa pandu dan tunda di wilayah lain guna memenuhi target pendapatan sebesar Rp1,1 triliun tahun ini.

Di Tanjung Jabung, JAI bakal melayani jasa pandu dan kapal di wilayah perairan pandu luar biasa terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) milik PetroChina. Nota kesepahaman kerja sama diteken oleh Direktur Utama JAI, Dawam Atmosudiro dan Yu Guoyi, General Manager PetroChina International Jabung Ltd pada Jumat (19/1).

Kerja sama dengan PetroChina menandai ekspansi JAI di luar captive market. Kini, JAI beroperasi di 12 pelabuhan yang dikelola induk, yakni PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Wilayah operasional JAI berkontribusi 70% terhadap omzet pasar pemanduan dan penundaan kapal di Indonesia.

Kerja sama dengan PetroChina bakal memberikan benefit bagi kedua belah pihak dan juga negara. Indonesia juga bakal mendapat manfaat karena bisa mendulang pendapatan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Jasa pemanduan dan penundaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pelayaran No. 17/ 2008, Kemenhub berhak melimpahkan wewenang jasa tunda dan kapal.

Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas SKK Migas Bagus B. Evantoro menilai kerja sama pelayanan pemanduan dan penundaan kapal ini sangat membantu devisa negara. “Ini contoh yang baik untuk menyelamatkan operasi dan distribusi menjadi lancar.”

Direktur Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Chandra Irawan mengatakan ada 17 wilayah perairan pandu luar biasa yang bakal dilimpahkan ke badan usaha pelabuhan (BUP).

Chandra berpesan kepada Dawam bahwa menggandeng China merupakan kompetisi yang normal dan wajar sehinga saling endukung. “Harus tepat waktu ya… karena kan ada audit.”

Dawam manggut-manggut tanda setuju dengan Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *