in

KPK Periksa Dirut PT DRU Kasus Pengadaan Kapal Bea Cukai-KKP

KPK memeriksa Dirut PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan sebagai saksi untuk dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal.

Businesstoday.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/6/2019) memeriksa Dirut PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan sebagai saksi untuk dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal di Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IPR (Istadi Prahastanto),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Untuk diketahui, Amir juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (21/5) telah mengumumkan empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan KKP.

Pertama, pada dugaan korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 ditetapkan tiga tersangka yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG).

Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kedua, pada dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk SKlPI pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 ditetapkan dua tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG).

Dugaan kerugian keuangan negara Rp61.540.127.782.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir dnsangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ben)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *