BUSINESSTODAY.ID – Konten video di platform digital yang berisi Presiden Jokowi sedang menyampaikan pidato menggunakan bahasa Mandarin dengan fasih.
Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung menanggapi beredarnya konten video di platform digital tersebut.
Kominfo menyebut konten video di platform digital tersebut disinformasi karena merupakan hasil suntingan yang menyesatkan.
“Video yang beredar tersebut disertai narasi ‘Jokowi berbahasa Mandarin’. Itu hasil suntingan yang menyesatkan,” tegas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel A. Pangerapan.
Semuel A. Pangerapan menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Kamis (26/10/2023).
Baca artikel lainnya di sini : Sapu Langit Digital Melayani Jasa Jual Beli dan Akuisisi Portal Berita yang Masih Berjalan dan Berkualitas
Tim AIS Kementerian Kominfo telah melakukan penelusuran dan menemukan kesamaan dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S. – Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015 lalu.
Video tersebut sebenarnya identik, tetapi kemudian disunting menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk kepentingan tertentu.
“Secara visual, video tersebut identik, tetapi telah disunting sedemikian rupa yang diduga memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) deepfake,” jelasnya.
Semuel A. Pangerapan menegaskan, dalam video aseli di tautan https://usindo.org/gala/dinner-in-honor-of-president-joko-widodo/, Presiden Joko Widodo tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato.
“Itu adalah bentuk disinformasi,” tegasnya, dilansir Info Publik, media resmi Kominfo.
Oleh karena itu, Semuel A. Pangerapan mengimbau masyarakat agar berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan diragukan keaseliannya.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan konten hoaks atau disinformasi dalam bentuk apapun melalui platform digital.
“Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi dan atau diselewengkan.”
“Serta selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan atau media yang kredibel,” tutup Semuel A. Pangerapan.***
