in

Ketua DPR : Tak Perlu Dibantah Utang Luar Negeri Terus Bertambah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo.

Businesstoday.id, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, seperti banyak negara lain, Indonesia memang masih menghadapi sejumlah persoalan.

“Namun tidak selayaknya semua persoalan itu didramatisir sedemikian rupa layaknya Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi,” ujar legislator Partai Golkar yang lebih dikenal dengan sapaan Bamsoet itu di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia pun menegaskan, tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. “Salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan,” terang Bamsoet.

Dikatakannya, pimpinan DPR menilai esensi pernyataan-pernyataan itu tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat akan kondisi riel bangsa dan negara dewasa ini.dan elit politik jangan membuat gaduh terhadap negara.

“Pernyataan-pernyataan itu cenderung menyesatkan karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara,” tandas Bamsoet.

Diakuinya, benar bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Pun tak perlu dibantah bahwa utang luar negeri bertambah. Selain itu, masih ada warga yang hidup berselimut kemiskinan.

“Jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka. Harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan. Korupsi pun masih marak. Itulah antara lain ragam persoalan terkini yang dihadapi Indonesia,” papar Bamsoet.

Namun, sambung Bamsoet, tidak berarti ragam persoalan klasik itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit.

“Pun semua persoalan itu tidak menyebabkan negara ini dalam kondisi kritis, sehingga diasumsikan hampir 50 persen dari total penduduk terperangkap dalam kemiskinan,” tutur dia.

Menurutnya, dramatisasi atas ragam persoalan itu berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat atas kondisi riel Indonesia dewasa ini.

“Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elite atau tokoh masyarakat. Pemerintah butuh kritik. Namun, kritik atau kecaman kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan,” katanya.

Ia menambahkan, kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyarakat memahami persoalan, Demikian. seperti dilansir Poskotanews.com. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *