in

Kementerian PUPR Tata 11 Kampung Nelayan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Businesstoday.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan penataan kawasan permukiman nelayan di 11 lokasi yang bertujuan mengembangkan pemukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (3/1/2019), mengatakan program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur, tapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.

Hal itu dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.

“Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata,” kata Menteri PUPR.

Ke-11 kawasan tersebut adalah Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang), dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

Di Kampung Tambak Lorok, yang berada dekat kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, kerap mengalami banjir dan rob setiap tahunnya. Banjir juga disebabkan kondisi drainase yang tidak memadai.

Selain masalah banjir, para nelayan yang tinggal di kawasan tersebut juga kesulitan melaut dan menambatkan perahunya karena terjadinya pendangkalan alur muara Sungai Kanal Banjir Timur Lama.

Pembangunan berbagai infrastruktur yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kawasan Tambak Lorok sebagai kampung wisata bahari dengan meningkatkan kualitas kawasan yang sebelumnya kawasan kumuh, mengurangi risiko banjir dan rob di daerah tersebut dan penyediaan fasilitas bagi para nelayan.

Perbaikan yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ditjen Sumber Daya Air melalui Pekerjaan Pengembangan Drainase Tambak Lorok melalui kontrak tahun jamak dari 2015 hingga 2017 dengan anggaran APBN sebesar Rp151 miliar.

Pengembangan drainase akan melindungi sekitar 2.000 kepala keluarga dari risiko banjir dan rob.

Pekerjaan yang dilakukan di antaranya berupa penggalian alur sungai sepanjang 800 meter, pemasangan pelindung tebing sungai dengan spun pile sepanjang 1,5 kilometer dan pembuatan dinding penahan rob (parapet) sepanjang 1,5 kilometer dan pembuatan dok perahu nelayan.

Selain pengembangan drainase, dilakukan pekerjaan pengembangan kawasan pemukiman nelayan Tambak Lorok oleh Ditjen Cipta Karya.

Pekerjaan dilakukan sejak 2017 dan ditargetkan rampung pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp 37,6 miliar dengan progres telah mencapai 85 persen.

Di tempat terpisah, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan agar nelayan di berbagai daerah dapat semakin sejahtera, maka lembaga pembiayaan modal bagi nelayan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan tata kelola perikanan berkelanjutan.

“Pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata Abdul Halim. (mrr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *