Investasi di Indonesia Diyakini Bakal Melesat Pasca-Pilpres

0
12
Investasi sepanjang triwulan pertama 2019 mencapai Rp195,1 triliun atau naik 5,3 persen.

Businesstoday.id, Jakarta – Sebagai salah satu investor terkemuka dari Amerika Serikat, Warren Buffet memiliki nasehat agar investor selalu bersikap rasional dan mengupayakan untuk selalu melakukan riset mendalam sebelum memilih bisnis yang akan diinvestasikan.

Kajian yang mendalam memang harus selalu dilakukan investor, dan tugas dari pemerintah adalah menyediakan kebijakan yang menciptakan kondisi yang memadai untuk berinvestasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2019 mencapai Rp195,1 triliun atau naik 5,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp185,3 triliun.

Capaian tersebut terdiri atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp87,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp107,9 triliun. Selain itu, capaian realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2019 ini mencapai 24,6 persen dari target investasi 2019 sebesar Rp792 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan PMDN pada triwulan pertama 2019 meningkat 14,1 persen dari Rp76,4 triliun pada triwulan pertama 2018 menjadi Rp87,2 triliun.Sedangkan realisasi PMA pada triwulan pertama 2019 turun 0,9 persen menjadi Rp107,9 triliun dibanding triwulan pertama 2018 sebesar Rp108,9 triliun.

BKPM mencatat realisasi investasi tersebut tersebar berdasarkan lima lokasi teratas, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Sedangkan lima besar negara asal investasi asing sepanjang periode Januari-Maret 2019 yakni Singapura dengan 1,7 miliar dolar AS, China sebesar 1,2 miliar dolar AS, Jepang 1,1 miliar dolar AS, Malaysia 0,7 miliar dolar AS, dan Hong Kong 0,6 miliar dolar AS.

Tren kenaikan investasi tersebut dinilai sejumlah pihak tidak akan berhenti hanya pada triwulan pertama 2019.

Wakil Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan pengusaha bakal mulai meningkatkan investasi setelah penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 berjalan dengan lancar dan hasilnya juga telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ajib Hamdani, dalam rangka menanggapi situasi pasca-Pemilu, ia menyatakan perekonomian akan bisa terus kondusif dan pengusaha akan mulai berinvestasi.

Ajib juga berpendapat bahwa situasi politik secara tidak langsung juga akan berdampak ke dalam situasi perekonomian negara Indonesia dan saat ini situasi sudah mulai kondusif.

Selain itu, ujar dia, kondisi pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai membaik, yang dapat dilihat dari naiknya nilai investasi

“Saat ini perekonomian sudah mulai membaik. Untuk kemajuan ekonomi, investasi harus segera direalisasikan, karena bangsa ini butuh percepatan. Jadi kami minta untuk sahabat di daerah juga tidak lagi menunggu,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pada saat ini penting untuk berfokus kepada penambahan orientasi ekspor dan substitusi impor dalam rangka mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan.

Hambatan

Namun, untuk perizinan berinvestasi dinilai memang masih mengalami sejumlah hambatan, seperti Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang menyebut pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) menjadi salah satu penyebab utama investasi tidak bisa tumbuh tinggi.

Anggota KEIN Hendri Saparini dalam diskusi di Jakarta, akhir Mei lalu menyatakan pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo karena pemerintah dinilai harus bertindak cepat untuk melakukan koreksi guna mendorong pertumbuhan investasi agar lebih baik.

Hal itu diperlukan agar Indonesia masih memiliki pegangan saat konsumsi swasta tidak terpacu dan ekspor tidak bisa diharapkan karena perdagangan global yang melambat. “Sedangkan ekspor kita banyak mengandalkan bahan mentah yang kalau mau ditukar memerlukan strategi dan waktu,” imbuh Hendri Saparini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis investasi pada beberapa bulan mendatang akan kembali meningkat terutama mengingat adanya perbaikan dan pembenahan terkait investasi di Indonesia yang telah diakui oleh sejumlah lembaga global.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa banyak pihak melihat bahwa Indonesia tetap mencapai sejumlah perbaikan, bukan cuma resisten.

Selain itu, Darmin juga dalam sejumlah kesempatan mengutarakan harapannya agar persoalan politik yang terjadi dapat segera berakhir, sehingga pemerintah dapat kembali fokus dalam sebulan ke depan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, andil dari investasi masih akan menjadi pendorong yang dominan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen – 5,6 persen pada 2020 sehingga perbaikan kebijakan publik seperti reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur akan terus masif dilakukan.

Sri Mulyani, dalam Rapat Komisi XI DPR terkait pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 di Jakarta, Kamis (13/6), mengatakan upaya meningkatkan investasi akan dilakukan dengan berlanjutnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan juga reformasi kebijakan untuk kemudahan berusaha.

“Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6 peranan, investasi swasta menjadi sangat penting sehingga yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi sangat kunci,” ujar Menkeu.

Investasi yang juga bisa diukur dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam komponen pertumbuhan ekonomi ditargetkan pemerintah untuk tumbuh 7 persen – 7,4 persen pada 2020.

Dalam pertumbuhan investasi, pemerintah memasang target pertumbuhan investasi asing langsung (Penanaman Modal Asing/PMA) yang agak moderat yakni di kisaran Rp426 triliun hingga Rp428 triliun dibanding proyeksi 2019 yang sebesar Rp420 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani berjanji investasi dari pemerintah pusat dan daerah akan meningkat cukup signifikan. Investasi dari pemerintah pusat, ditargetkan Sri Mulyani akan berkontribusi pada kisaran Rp246 triliun hingga Rp261 triliun. Sedangkan, investasi dari pemerintah daerah sebesar Rp293 triliun hingga Rp310 triliun.

“Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan proyeksi investasi Pemerintah tahun 2019 yang sebesar Rp215 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp267 triliun triliun untuk pemerintah daerah,” ucapnya.

Sedangkan, BUMN diperkirakan masih akan ekspansif untuk mengucurkan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dari BUMN ditargetkan Sri Mulyani mencapai antara Rp470 triliun hingga Rp473 triliun dari proyeksi 2018 yang sebesar Rp429 triliun.

Di samping itu, masih ada investasi swasta yang merupakan paling dominan yakni mencapai Rp4.221,3 triliun hingga Rp4.205 triliun. Kebutuhan investasi ini menjadi penopang untuk menumbuhkan perekonomian domestik sebesar 5,3 persen – 5,6 persen di 2020.

Komitmen

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi dunia, sehingga pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan insentif menarik untuk industri. Guna kemudahan berinvestasi Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS.

Dengan sistem tersebut, investor akan dipermudah dalam pengurusan izin usaha. Contohnya, ketika datang ke kantor BKPM, dalam tiga jam sudah bisa mendapat izin usaha, termasuk tax holiday untuk sektor-sektor industri yang didukung pemerintah.

Berbagai pembenahan tersebut juga telah diakui di mancanegara, seperti lembaga pemeringkat utama global Standard and Poor’s (S&P) yang telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BBB minus (BBB-) dengan prospek stabil (Outlook Stabil) menjadi (BBB) prospek stabil (Outlook Stabil).

S&P menyebutkan salah satu faktor kunci peningkatan peringkat Indonesia itu adalah prospek pertumbuhan ekonomi Tanah Air yang kuat. Prospek itu juga didukung kebijakan otoritas atau pemerintahan yang diperkirakan terus berlanjut pasca-keputusan KPU bahwa petahana Presiden Joko Widodo memenangi Pemilihan Umum Presiden dan akan melanjutkan pemerintahan.

Selain itu, perbaikan peringkat kredit atau utang Indonesia itu juga didukung oleh rasio utang pemerintah yang dinilai terkendali dan pengelolaan anggaran fiskal yang baik.

Menyikapi kenaikan peringkat dari S&P itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan Indonesia kini memperoleh status layak investasi (Investment Grade) dengan level yang sama dari ketiga lembaga pemeringkat utama global, yaitu S&P, Moody’s Service dan Fitch Ratings.

Hal ini, kata Perry, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemeringkat tersebut memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia, ujarnya, didukung oleh koordinasi kebijakan moneter, sektor keuangan, dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Revisi DNI

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menyatakan, langkah pemerintah melakukan reformasi kebijakan dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) diharapkan dapat menarik semakin banyak investor ke Indonesia.

“Meningkatkan daya tarik investasi nasional sangat penting dilakukan agar para investor mempercayakan modalnya tumbuh dan berkembang di Indonesia,” kata Indra dan menambahkan, saat ini pemerintah masih perlu mempertimbangkan kembali untuk merevisi DNI.

Hal tersebut, lanjutnya, karena untuk beberapa sektor, investasi asing masih belum diperbolehkan dengan alasan ingin melindungi pelaku bisnis dalam negeri.

Padahal, ia berpendapat bahwa dengan merevisi DNI dan juga fokus memperbaiki kemudahan berusaha akan bisa menjadi daya tarik investasi Indonesia, yang perekonomiannya dinilai ikut terdampak perang dagang Amerika Serikat-China dan juga ketidakpastian ekonomi global.

Indra menambahkan, pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan memaksimalkan implementasi Online Single Submission (OSS).

“Proses pendaftaran usaha dan perizinan diharapkan bisa disederhanakan dan diakses lewat portal ini. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, penerapan OSS juga diawali dengan dicabutnya 51 peraturan daerah yang dianggap menghambat tumbuhnya investasi, mulai dari bidang perpajakan, pelatihan, pendidikan dan UMKM,” ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa penghapusan kewajiban-kewajiban yang berlebihan dan penyederhanaan proses pendaftaran (dengan memanfaatkan OSS) bisa memotong waktu hingga dua minggu dari proses pendaftaran usaha.

Evaluasi OSS

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam implementasi OSS di seluruh wilayah Indonesia, antara lain mengenai permasalahan tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dengan peraturan di tingkat daerah perlu menjadi perhatian.

“Misalnya saja, masih ada berbagai peraturan daerah yang masih menerapkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak dimuat dalam PP 24/2018. Hal ini disebabkan belum adanya SOP yang baru bagi pemerintah daerah, sehingga mereka masih merujuk ke peraturan terdahulu yang mensyaratkan beraneka surat izin dan dokumen,” paparnya.

Indra juga menyoroti bahwa belum semua masyarakat Indonesia sudah akrab dan nyaman dengan sistem daring (online), termasuk ketika mereka hendak memulai suatu usaha, sehingga pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan tentang alur proses yang baru ini sekaligus beserta dengan sistem online yang baru agar semua lapisan masyarakat dapat memahaminya.

Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, investasi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menjadi penentu apakah pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya akan terus melesat, sehingga berbagai kebijakan pemerintah harus bisa membantu kalangan investor.

“Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Untuk itu, ujar Bambang, sangat penting agar kebijakan yang ada membantu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Ketua DPR RI mengakui bahwa 2018 merupakan tahun yang dapat dikatakan sukar bagi iklim investasi di Indonesia, antara lain karena gejolak nilai tukar rupiah serta intensitas perang dagang global.

Apalagi, ia juga mengingatkan ada sejumlah hal yang menghambat investor, yaitu tumpang tindihnya regulasi dan ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan sejumlah upaya guna meminimalkan berbagai kendala tersebut, tetapi memang untuk mengubah sikap mental dan budaya birokrasi dinilai tidak semudah membalik telapak tangan. (mrr)



Redaksi Businesstoday.id (Business Today Media) menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksibusinesstoday@gmail.com, dan redaksi@businesstoday.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here