in

14 Pemerintah Daerah Sumut Raih Opini WTP

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, V M Ambar Wahyuni.

Businesstoday.id, Medan – Sebanyak 14 pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Utara mendapat penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Daerah 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, V M Ambar Wahyuni di Medan, Jumat (29/6/20180, mengatakan, 14 daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu dua pemerintah kota dan 11 pemerintah kabupaten serta Pemerintah Provinsi Sumut.

Dua kota yang mendapat opini WTP adalah Pemkot Pematang Siantar dan Binjai, sedangkan 11 pemerintah kabupaten masing-masing Asahan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir dan Tapanuli Utara.

Kota/Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Deliserdang, Tebingtinggi, Karo, Labuhanbatu, Padangsidemouan, Langkat, Nias, Serdangbedagai, Gunungsitoli, Sibolga, Batubara, Nias Utara dan Tanjungbalai.

“Nias Barat, Nias Selatan dan Pemkab Simalungun BPK tidak memberikan pendapat” katanya.

Ambar mengakui, LKPD di Sumut sudah semakin membaik, walau masih ada WDP dan tidak ada pendapat.

Dia memberi contoh Provinsi Sumut, Pemkab Labuhabatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Dairi meraih opini WTP lima tahun berturut-turut.

“BPK berharap semua pemkot/pemkab terus meningkatkan kualitas LKPD dan tentu saja melapor atau menyampaikan laporan ke BPK secara tepat waktu,”katanya.

Ambar menjelaskan, beberapa permasalahan yang menjadi dasar pengecualian antara.lain aset tetap belum dicatat dalam neraca, aset tetap tidak didukung data rincian yang memadai, dan akumulasi penyusutan belum sesuai dengan SAP.

emudian pengelolan kas di kas daerah tidak tertib serta pencatatan persediaan belum tertib. (eva)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *